Orang Swasta Disuruh Taat Pajak

Barusan dapat pemberitahuan dari admin kantor.  Orang pajak serius kayaknya membuat semua orang punya nomer NPWP dan kita bakalan sungsam sumbel gulung koming buat bikin itungan pajak.  Meskipun papabonbon ini akuntan, tapi tetap aja bawaannya malas dot kom wahahahah :D.   Berita lengkapnya seperti di bawah ini.  Menurut kawan, bagaimana ?

 

Dear all,

Sehubungan dengan Peraturan Pajak Nomor : PER-16/PJ./2007 tanggal 25 Januari 2007, tentang “Perihal Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai melalui Pemberi Kerja / Bendaharawan Pemerintah”, bersama ini kami informasikan kepada seluruh karyawan bahwa akan dilakukan Pendaftaran NPWP Orang Pribadi melalui PT. xxx. 

Untuk keperluan tersebut diatas, dimohon kepada seluruh karyawan untuk WAJIB melengkapi persyaratan melalui Admin/ADH, sbb :1. Foto Copy KTP (yang masih berlaku)2. Foto Copy KK (Kartu Keluarga) – bagi yang sudah berkeluarga3. Foto Copy Kartu NPWP Orang Pribadi ( Jika sudah memiliki ) Bagi yang sudah memiliki nomor NPWP, point no 2 tidak diperlukan. 

Bagi semua Admin / ADH, dimohon untuk menyerahkan daftar karyawannya melalui excel file dengan format sbb :NIK_Nama Karyawan (sesuai HRMS)_Nama Karyawan (sesuai KTP)_Tempat Lahir_Tanggal Lahir_No. Telp_Nomor KTP_Alamat (Jalan_Blok_Kav_No_RT_RW_Kelurahan_Kecamatan_Kota_Kode Pos_Propinsi)_Kebangsaan_Nomor NPWP Orang Pribadi (jika punya)  Format ini mohon dikirimkan ke HRM. Daftar diserahkan paling lambat diterima oleh HRM tanggal 27 Juli 2007 termasuk dokumen yang diperlukan seperti tersebut diatas. 

Khusus untuk Cabang ( selain Cabang Jakarta dan Service Jakarta ), dokumen persyaratan dikumpulkan dimasing-masing cabang (melalui ADH), karena nantinya akan diserahkan langsung ke KPP masing-masing daerah (waktunya akan kami informasikan kemudian).

Iklan

29 thoughts on “Orang Swasta Disuruh Taat Pajak

  1. Lha ya, memang..Pilihannya kan empat: Bayar Pajak tagihan tahun2 lalu + saat ini+denda atau Cukup bayar Pajak saat ini + tahun-tahun lalu atau cukup bayar pajak tahun ini atau bila negonya jago, ya sutralah hay..tahun ini gak bayar pajak gak papa..tapi buat NPWP ya..ya..ya.. (sembari kedap-kedip mata..)..

  2. NPWP nya diurusin perusahaan, untuk apply NPWPnya. tapi habis itu kan ada kewajiban self assesment pajak alias ngisi laporan pajak tiap bulan dan tahunannya kudu dikerjain sendiri. apa ndak nyahooo tuh.

    ngurusin lapoan ini ngerepotin banget. Enaknya, sekaligus jadi alasan baru buat cabut dari kantor. “mau ijin pak, mau masukin pembayaran pajak ke …..” isi sendiri, bisa lewat bank, kantor pos, atau kpp langsung. atau ngenet ke warnet buat masukin lapoan pajak ama bayar sekalian. maklum di kantor gak bisa ngenet 😀

    ayo buruan bikin banyak charity dan hutang. biar bayar pajaknya gak banyak banyak .. :d btw, kalau bayar zakat udah bisa jadi pengurang PKP belum sih ? katanya juklak teknisnya yg belum keluar yah, kendati aturannya sudah ada … 😦

  3. Kalau di Australia ada yang namanya Tax File Number (TFN) semacam NPWP kalau di sini. Namun para taxpayer di negara-negara maju sangat berdaulat dan bisa menunjuk hidung birokrasi yang menjalankan pemerintahan dan pelayanan publik sekiranya ada hal-hal yang tidak beres dan tak memenuhi standard pelayanan publik.

    Bahkan di Australia, jika anda tergolong low income earner, maka pajak atas penghasilan anda bisa diklaim sepenuhnya pada akhir tahun fiskal (Setiap Bulan Juli) kepada ATO (Australian Taxation Office), yakni Instansi Pajak yang serupa dengan IRS di Amerika. So, PPh anda bisa diklaim seratus persen (mirip tabungan lah, bisa diambil akhir tahun). Lha, kalau disini, kita nggak bisa nuntut terhadap pajak yang kita telah bayarkan. Misalnya kenapa pelayanan kesehatan sangat buruk bagi kalangan miskin, jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki, gedung2 SD Inpres yang roboh, atau menuntut aparatur birokrasi yang mestinya menjalankan pelayanan publik namun berkinerja buruk.

    Pilot-pilot pesawat tempur di AS sangat paham bahwa pesawat2 tempur canggih yang diawakinya adalah milik para pembayar pajak.

    Lha, kalau di republik ini, pajak yang mestinya bisa menjadi media untuk distribusi pendapatan tak terjadi. Justru mental kolonial yang masih dipakai dengan memberikan berbagai fasilitas kepada para elit birokrasi dan elit politik alias kaum borjuis yang disusui oleh negara.

    Belum lagi uang pajak yang dimakan oleh orang pajak sendiri. Makanya Ditjen Pajak mesti ngaca dulu apakah masih berwajah seperti kera yang serakah atau sudah bertransformasi menjadi manusia. Kalau memang bukan manusia lagi seperti yang ditulis Budiarto Shambazy, jangan nuntut terlalu banyak coy!!!

  4. @Sugeng A:
    hahaha…. manstab… memang berbenah itu mestinya dilakukan duluan atau paling tidak barengan dg menuntut.

    Berlaku pada semua pihak: pemerintah, politisi, rakyat/swasta.

    Sebelum tuntutan dari pemerintah naik, orang2 yg mematuhi sistem yang lama ini belum juga merasakan timbal balik yg sepadan. Bagaimana jengkelnya mendapatkan pelayanan publik yang buruk (rakyat malah jadi pelayan), mendengar kisah kerja santai dan sabetan gede temen2 PNS, koruptor yg dihukum ringan, anggota DPR/D yang banyak memblenya tapi plesiran terus.

    Nah, sekarang kita disuruh makin disiplin dg self-assessment PPh, apakah Ditjen Pajak/pemerintah juga sudah meningkatkan disiplinnya?
    Apakah siap menghukum berat si-maling pajak?
    Apakah sudah melakukan sosialisasi yang cukup pada publik mengenai tata cara mengisi PPh dan mengklaim restitusi?
    Apakah juga siap menjamin kalau klaim tax refund tidak akan disusah2in?
    Apakah siap dituntut tax-payer?
    Apakah pemerintah juga mau meningkatkan kompetensinya untuk melayani rakyat?

    *kok tiba2 inget departemen2/meneg yang ngga pernah kedengeran kerjanya ngapain…*

  5. Jalan pertama Mbon, kamu harus cepat-cepat sekolah ke luar negeri melalui beasiswa. Kalau bisa kamu dapatkan beasiswa Sampoerna-Fulbright untuk sekolah di sekolah2 bisnis top Amerika HBS, Wharton, Kellogg dsb. Dari situ, sebentar saja mengabdikan diri di republik ini untuk kemudian bekerja di perusahaan2 kelas dunia di AS atau Eropa.

  6. Wah, papabonbon ini ternyata pemerhati pajak ya? Dari kemarin tulisannya tentang pajak terus. Tapi itu bagus. Mudah-mudahan banyak blog kayak seperti ini.
    Sekedar informasi, PER-16 itu ditujukan bukan hanya untuk swasta, tapi juga pegawai negeri dan pegawai bumn. Kalau seorang pegawai cuma punya satu sumber penghasilan dari tempat kerjanya, kewajibannya cuma SPT Tahunan 1770S setahun sekali dan tidak perlu bayar pajak lagi karena sudah dipotong pph pasal 21.
    Mengenai zakat, bisa dikurangkan kok. Jadi kita bisa klaim restitusi. Cuma memang sekarang aturan restitusinya masih ribet. Tahun depan, dengan berlakunya UU yang baru nampaknya restitusi ini bisa dipermudah. Bahkan orang asing yang beli barang disini dan di bawa pulang ke neagranya bisa minta restitusi PPN.
    Kalau mau diskusi tentang pajak lebih jauh, silahkan kunjungi blog saya.
    Salam

  7. saya hampir ndaftarin diri buat dapet nomer NPWP… kebetulan waktu itu ada booth DJP di sebuah mal di jakarta… ada 2 org petugas di booth itu, lengkap dengan meja, kursi, laptop, and banner + poster mngundang rakyat untuk mendaftarkan diri menjadi pembayar pajak negeri ini…

    saya hampiri dgn maksud bertanya dan kemudian mendaftarkan diri…

    alamak… ternyata, saya ngga dapet info apa2 selain diminta datang ke kantor pajak terdekat dg domisili saya… heuheu… so, kayak papabonbon bilang… malas mode jadi ON… ga’ jadi deh daftar NPWP…

    pertanyaannya, kenapa udah susah2 jemput bola gtu, pelayanannya nanggung, saya cuma jadi malah berpikir negatif.. ngapain DJP bayar 2 org pegawainya hanya untuk duduk2 ngga jelas di mal… pastinya org itu digaji’kan… melalui pajak rakyat ‘kan? apa jadinya kalo negara makin banyak dapat uang dari pajak, tapi ngga ada satu pun yang balik ke rakyat… malah uangnya dihabisin buat proyek gak jelas kayak kasusnya 2 org DJP di mal itu, misalnya???

    soooo… beku kembali diri ini untuk menjadi orang yang bijak… hehehe… mungkin mestinya org yg bijak itu yang mestinya sadar diri, kalo gaji yg diterimanya setiap bulan itu krn rakyat yg mbayari, ngga usah ngomong punya NPWP, tanpa NPWP aja gaji dah kena PPh-21, gaji yg ditabung di bank bunganya kena pajak lagi, beli barang2 kebutuhan di pasar kena pajak lagi… saya bukan org akuntansi, tp coba diitung dah berapa kali seorang rakyat harus mensubsidi negara tanpa pernah mendapatkan kembali hak-nya?

    salam hormat-lah buat orang2 yang bekerja di swasta dan bumn… paling ngga gaji yg anda terima ngga diiringi dgn umpatan orang-orang yg kesel dan sebel, atau malah mungkin juga iri… 🙂

    maaf buat yg para PNS dan orang2 bekerja di DJP… it will take a lot of hard works, commitments and dedications… that all of you guys are worth to be respected… show us that the attitude has changed, as well as the changes been made in your offices that so called KPP modern…

    dan, mungkin… mungkin… kalo itu semua dah terjadi… makin banyak orang yang ikhlas ikutan bayar pajak… 😉

    salam

  8. bw, mas Adiy. Jadi iseng mau nanya sih, sepertinya sampean tahu banyak. Kalau kita jadi expat, misalnya saja, di schlumberger dubai, atau shell di belanda, pembayaran pajaknya bagaimana ? masuk ke kantongnya dubai atau masuk ke indonesia ?

  9. bukaaaannnn …. yg bijak Judge Bao, kang … saya mah, orang biasa aja. nuhun atuh, kang … 😀 waakakakak …

    ma kasih sudah mampir mas. long time not see …, ternyata sampean pindah rumah.

  10. @papabonbon — 5.33pm

    kalo ngga salah, ada tax treaty namanya, yaa? tinggal kerjasama Indonesia sama negara yg dimaksud gimana… mungkin org pajak bisa lebih njelasin 🙂

    tp, ngga usah nyebut expat lah, papabonbon… TKI aja lebih enak, lebih sering disebut… mestinya ga’ usah pusing pajaknya masuk Indonesia atau negara lain, krn dgn tax treaty bisa diberesin… dan, Indonesia juga sudah sangat diuntungin kok, krn sang TKI sudah membawa capital dr negara luar tempatnya bekerja ke Indonesia…

    mungkin itu sebabnya TKI disebut “pahlawan devisa”… 😉
    mosok masih mau dipajaki lagi… wadoouuu.. tega beneeerrrr…!!!
    nasibmu para TKI… 😀 …

    salam… dari belanda dan dubai… kekekekekkkk… “i wish…”

  11. mas adiy, emang pajak luar negerinya diitungin ama perusahaan yg di dubai kalau kita gak punya NPWP ? kan enggak … tax treaty baru jalan dan hitungannya ngaruh ke Indonesia terutama sekali kalau obyek pajak punya NPWP. kecuali yg dipotong langsung seperti pajak rumah makan, PPN, di luar negeri sono – kalau ada, atau kalau di indonesia juga, fiskal ketika keluar dari indonesia …

    btw, mas doeytea di blognya menyebutkan kalau undang undang yang baru membuat NPWP berlaku surut. sambil mikir sih .. kalau yg bertahun tahun yg lalu, gimana ngitungnya yah kalau pengusaha ? kalau pegawai doang dengan single income sih gak terlalu susah kali.

  12. kalau semuanya karyawan swasta di kenakan pajak,bagaimana nasih buruh2x
    yg penghasilan cuma pas tuk makan saja, apa itu tidak menjadikan beban tuk rakyat , tuk Dep.pajak …intropeksi diri dulu dong…!!! salam wirausaha

  13. Salam kenal papabonbon..
    Saya baru sempet mampir nih, setelah sering mampir ke mas anjar aku lihat papabonbon aktif banget.
    Pajak??? Iih serem…Tapi kalo melihat sekarang sih pelayanan KPP udah lebih baik dr dulu-dulu ya.. Tp apa sudah cukup? kayaknya masih jauh dr harapan.
    Ya itu tadi kt mas adiy bilang kita bisa daftar NPWP di mall malah bisa juga lewat websitenya pajak, tp tetep harus ke KPP. Terus kl ada Surat Tagihan Pajak isinya hanya nyebutin pasal-pasal UU dan jumlahnya, ga pake hitung2annya.
    Mas adiy sbg high skilled TKI, itu mah ok banget. Pahlawan devisa bener tuh..salam kenal.

  14. Mbak rianatn81, kayaknya buruh mah ga kena pajak kalo gajinya ga sampe Rp 1jt sebulan ato ga lebih dr PTKP…Salam kenal

  15. Betul. Termasuk yang dagang kelontong juga ndak harus punya NPWP juga kok. Malah ada kemudahan sistem pembayaran pajak buat yg dagang kelontong, base on omzet dan itungan kasar saja. namanya juga biar mudah.

    Tapi jadi susah kalau gak pernah diajari dan gak pernah dijalankan .. 😀

  16. Kita sering lihat bilboard dan iklan di media massa yang berbunyi “Orang Bijak Taat Pajak” lalu kalau di koran “Tidur Nyenyak Setelah Bayar Pajak”. Tetapi kalau melihat kenyataannya, terkesan kita dituntut untuk bayar pajak, tapi mana pengembaliannya buat public spending? Ada memang, tapi tak signifikan. Makanya adagium di atas bisa jadi berbunyi “Orang Bijak Taat Pajak, Orang Pajak (maaf) bagai Perompak”.

  17. mr. X nggak perlu capek2 sampe S-3, ngapain capek-capek sekolah, lha wong nggak sekolah S-3 saja sudah jauh dari professor yang mesti nyambi sana sini atau jadi komisaris sana sini.

  18. @ papabonbon on 20 Juli 2007 @ 1:47 am…

    justru sebaliknya, papabonbon…

    Seorang Indonesia yg bekerja di negara lain, membayar pajak sesuai dgn hukum pajak negara tempatnya bekerja itu. Perusahaan yang membayarkan. Sama persis seperti di Indonesia, ketika sebuah perusahaan di Indonesia membayar/memotong gaji karyawannya untuk PPh-21.
    Sehingga agar tidak membayar pajak ganda, TKI harus menunjukkan laporan pajaknya di LN ke KPP di Indonesia. Untuk itu dibutuhkan NPWP, agar laporan pajak LN-nya bisa dibuatkan versi Indonesia-nya.
    KPP bisa meminta “bagian/jatah” pajak yg dibayarkan si TKI ke negara tempatnya bekerja, selama ada Tax Treaty antara kedua negara. Dan itu, sudah bukan menjadi urusan si TKI lagi…

    Sebenernya, “masalah 5 tahun berlaku surut” itu membuat saya sedih juga…

    Apa salah rakyat harus menanggung “ketidakmampuan” DJP agar bisa membuat orang punya NPWP sejak dari 5 tahun yg lalu? Kalo DJP saat ini sedang berbenah, dgn membuat UU Pajak yg baru dan KPP Modern yg baru, agar bisa memberi pelayanan “minus korupsi”, mestinya harus “fair” juga untuk memberi kesempatan rakyat berbenah dan percaya bahwa pajak TIDAK DIKORUPSI, sehingga mereka pun lebih ingin memiliki NPWP, dan membayar pajak. Jangan seperti skrg ini, ibarat main bola, peluit tanda mulai pertandingan di mulai belum ditiup, kedudukan sudah 5-0. DJP: 5 – rakyat: 0.

    Kita… seringnya ditakut-takuti, dibuat perundang-undangan yang suka-tidak suka, mau-tidak mau, harus mengikuti… Ini repressive, namanya… Sama sekali tidak ada keadilan! Untuk tujuan apa? target penerimaan pajak? target pemilik NPWP bertambah? sudah mencapai targetnya pun, yang sudah-sudah tidak serta merta membuat pemerintah memenuhi janjinya menyisihkan 20% APBN untuk anggaran pendidikan, misalnya, yg jelas-jelas akan menguntungkan seluruh rakyat Indonesia (PNS+Swasta+Pengangguran). Kapan guru-guru bisa sejahtera? Agar bisa sungguh-sungguh mengajar. Ini kok malah PNS di DJP yg didahulukan? Untuk apa? Agar tidak korup, saya kok sangsi…

    Saya jadi ingin bertanya, keuntungan apa yg didapat seorang rakyat melalui pajak? Buat rakyat yang menjadi PNS dan temen2nya, jelas mereka mendapatkan gaji dr hasil pajak. Buat anggota DPR, gajinya juga jelas dr pajak. Tapi, klo ngomong rakyat ‘kan bukan PNS atau anggota DPR saja? tidak bisa 200 jutaan rakyat menikmati hasil pajak hanya dgn diwakili 500-an anggota DPR di Senayan…

    Please, jangan bilang, “untuk pembangunan!”… karena nyatanya kita berhutang untuk itu. Dan untuk ini pun, lagi-lagi rakyat juga dibuat tidak berdaya…

  19. Mas Adiy pernah bayar pajak nggak.. Kalo belum pernah tolong balikin selisih subsidi BBM yg pernah dinikmati, sekolah di negeri ato di swasta.. gaji gurunya dari mana? jangan lewat jalanan yg di bikin pemerintah ya… Jangan pernah masuk terminal, stasiun kereta, bandara, Rumah sakit.. Gak usah pake listrik krn PLN masih banyak pake uang pajak..
    Susahnya di Indonesia kalo disuruh bayar pajak ribut melulu uangnya buat apa, kontra prestasinya mana? padahal dia gak pernah bayar pajak sama sekali (Protesnya banyak tp gak mau bayar). Orang pajak bilang… bayar dulu pajaknya Om ntar kalo pendapatan negara banyak baru keliatan hasilnya… Wajib Pajak bilang.. gw gak pernah menikmati hasilnya ngapain bayar pajak.. Terus kapan negara kita mau maju kalo saling menyalahkan..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s