Rasa Malas Mengalahkan Rasionalitas

Pengumuman [sekaligus mengakhiri kontroversi] : Akhirnya papabonbon memilih jadi pekerja swasta saja.  Lho, kenapa ?  Malas ngurus surat suratnya … 🙂 plus pak boss dari head office kok ndilalah rencana datang ke region papabonbon pada tanggal tanggal penyerahan berkas.  [Anggap saja ini isyaroh/isyarat dari Yang Maha Berkehendak].

Mau tahu syarat syaratnya ? Dikutipkan dari pengumuman BPK.  Mana ijazah asli harus diserahkan juga, jadi inget Sinarmas Telecom.  Soalnya yang dulu dulu beberapa teman papabonbon ada yang ngabur sih, ketika di tempatkan di daerah dan harus jauh jauhan sama anak istri.  Wajar, mereka jadi makin protektif.

DOKUMEN YANG HARUS DILENGKAPI UNTUK PENGUSULAN CPNS BPK-RI

1. Asli Ijasah Pendidikan terakhir ;

2. Salinan sah/fotocopy ijazah/STTB yang dimiliki (SD s.d. pendidikan terakhir) masing-masing rangkap 6 (enam)

KETENTUAN LEGALISIR IJAZAH :

a. Tanda tangan dan stempel legalisir harus asli

b. Ijazah SD s.d. SLTA dilegalisir oleh Kepala Sekolah

c. Sarjana Universitas/Institut Negeri dan Swasta oleh DEKAN FAKULTAS Sekolah Tinggi

oleh Ketua Sekolah TInggi

3. Fotocopy transkrip nilai rangkap 6 (enam) dan telah dilegalisir

4. Fotocopy register Akuntan rangkap 3 (tiga) bagi Sarjana Akuntansi Beregister;

5. Fotocopy Surat Keterangan Sehat, terdiri dari :

a. Surat Keterangan Berbadan Sehat baik Jasmani dan Rohani

b. Surat Hasil Rontgen

c. Surat Bebas Narkoba dan Zat Aditif lainnya

Masing-masing rangkap 6 (enam) dari dokter disertai aslinya.  Untuk yang berasal dari Dokter Pemerintah harap mencantum Nomor Induk Pegawai (NIP) dokter yang memeriksa

6. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian setempat, rangkap 6 (enam) disertai  aslinya dan mempunyai masa berlaku sampai dengan bulan Juli 2007;

7. Fotocopy Surat Akte Kelahiran/Kenal Lahir rangkap 6 (enam);

8. Materai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar.

9. Pas Photo

a. HITAM PUTIH

! Ukuran 3 X 4 sebanyak 8 (delapan) lembar

! Ukuran 4 X 6 sebanyak 4 (empat) lembar

b. BERWARNA

! Berlatar belakang Merah Muda Ukuran 4 X 6 dan 3 X 4 masing-masing sebanyak 2 (dua) lembar

10. Mengisi formulir Surat Pernyataan dan Daftar Riwayat Hidup yang disediakan Panitia Penyaringan dan diharap mengisi dengan HURUF BALOK/HURUF KAPITAL DENGAN TINTA HITAM.

*) CATATAN :

  •  Untuk setiap data administrasi, Nama dan Tempat/Tanggal lahir HARUS SAMA;
  •  Dokumen pada angka 1 sampai dengan 10 diserahkan kepada Petugas dari Panitia Penyaringan CPNS BPK-RI  Tahun Dinas 2006/2007 pada Kantor Pusat/Kantor Perwakilan BPK-RI sesuai dengan jadwal dan tempat masing masing wilayah yang tertera dalam SURAT PANGGILAN.
  • Bagi mereka yang tidak datang dan menyerahkan syarat-syarat administrasi sesuai tersebut di atas sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, dianggap mengundurkan diri dan tidak akan diusulkan menjadi CPNS BPK-RI

Iklan

41 thoughts on “Rasa Malas Mengalahkan Rasionalitas

  1. gileee booo… banyak banget jadi “horoream” kata urang sunda mah. Gebleg pisan. bisa abis ampe lebih dari1 jutaan buat ngurusin surat2 doank. Paling mahal seh emang test narkoba. Belum lagi ongkos legalisir ke SD, SMP, SMU, PT, kepolisian, periksa dokter. Mbahhh.

  2. kayaknya di sengaja ama BPK sih, biar pada mundur. palagi penempatan tahun ini kan dari peserta yg akuntan, ada 150 sendiri yang putri. yang wanita dan sudah berkeluara pasti akan banyak yg mundur [kejadian tahun lalu beberapa teman bisa masuk leat jalur cadangan].

    kalau masalah banyaknya dokumen, emang tuh gak kira kira, mosok legalisir ijasah sampai level SD, SMP, SMA, PT masing masing copy 6 kali .. 😛 fotonya aja udah berpa pulih lembar. dari yg hitam putih segala ukuran, berwarna segala ukuran … 😛

    kalau dulu dulu sih, ketika daftar boleh gak lengkap, lainnya nyusul ketika training 3 bulan di Kalibata. bahkan udah kerja aja ada yg masih nunggak dokumen. set dah. papabonbon dulu SD selesai di depok, SMP selesai di Malang, SMA selesai di Jawa Tengah, kuliah di Malang lagi.

  3. saya cuma bisa komen ‘salut’ utk papabonbon 🙂 disaat ratusan (ribuan?) orang begitu mendambakan jadi pns di bpk (terlepas dari berbagai macam motivasi) ternyata papabonbon memutuskan utk tdk mengambil ‘kesempatan’ tsb dan ttp stay sbg peg. swasta. mudah2an alasannya tidak karna sekedar malas ngurus dokumen tp lebih ke pilihan hati (halah..) semoga sukses boz !

  4. @ bu Enny, iya bu, temen yg lagi sakit, ada yg sampai dipaksa paksain demi legalisir ini. kata temen papabonbon :

    Bokapku yg maksain harus masukin hiks…
    Sakit2 jalan deh, kaki pada bengkak2, keselo plus demam abis badminton
    Sambil berobat pulak
    Untung kelar

    Ya udah kl dah mantep di XXX, bukannya wkt itu km jg dah bilang mantep disana biar gada akses internet full 😛

    @ Osinaga
    Tadi barusan nelpon, laporan curhat sama ebes memes [bapak ibu] dan Budhe. Bapak yang rasional langsung nembak di Swasta ajah. Sementara budhe yg mantan Kepala Biro Kepegawaian di Pemda jatim malah mendoakan selama ini biar lancar loncat loncatnya di swasta. 🙂

    Ya udah deh, tambah manteb ajah.

  5. oh ya, buat yg bingung judulnya [dan nanti protes lagi], papabonbon kadang suka satiris kalau nulis. Bikin banyak orang jadi bingung kalau baca sepintas. mohon maaf jika ada kesimpang siuran informasi. 🙂

  6. Entitas PNS di Indonesia merasa kehilangan salah satu kader bangsa jebolan Lembah Tidar (bukan AKMIL) yang sedianya bisa diharapkan untuk menjadi pendekar pemberantasan korupsi.

    Papabobon, jika masih ada waktu, mohon dicamkan kembali rasionalitas over kemalasan.Biar gaji kecil tapi mengabdilah Papabobon huek…!!!

  7. @Papabonbon,

    Mohon bikin tulisan mengenai perlunya untuk memberantas acara INDONESIAN IDOL

    Kontes nyanyi Indonesian Idol yang ikut-ikutan American Idol hanya melahirkan penyanyi karbitan,kacangan, dan maaf bersuara tak beda dengan kaleng rombeng.

  8. Akhirnya Mama Bun Bun bangun pagi hari ini dengan perasaan lega. Keputusan Papabonbon untuk tidak terjun ke ‘dunia hitam’ BPK sudah diambil.

    Bagi Mama Bun Bun, pengabdian Papabobon bisa melalui jalur manapun, dalam hal ini Papabonbon memilih untuk tetap di swasta.

    Mama Bun Bun juga lega karena Papabonbon yang terbilang tambun itu tak perlu khawatir dengan stigma umum dimana the fatman identik or minjem istilahnya Lord Acton: tend to corrupt. Seperti yang Papabonbon tercinta bilang kemarin, biar mereka tak takut bayar suap kepada auditor yang berbadan tambun seperti Papabonbonku MMMMhhuahh.

  9. Mengingat Amien Rais

    “Ada alasan untuk cemas bahwa revolusi (baca: reformasi), seperti Saturnus, pada gilirannya bisa menelan anaknya sendiri.” Nubuat terkenal dari seorang revolusioner Prancis, Pierre Vergniaud, itu mendekati pembuktiannya di Indonesia.

    Sembilan tahun setelah reformasi bergulir, anak-anak sejatinya telah tersingkir. Orang-orang pengabdi yang bernyali, yang humanis, yang cerdas, dan yang berkomitmen tampil sebagai pelopor. Tetapi reformasi itu sendiri lepas dari mereka. Bahkan mereka menjadi korbannya ketika kepemimpinan politik jatuh ke tangan para penumpang gratisan.

    Sementara itu, kehidupan sosial pasca-Orde Baru menampilkan kekacauan yang khas periode transisi. Seperti diisyaratkan Alexis de Tocqueville, “Orde sosial yang dihancurkan oleh suatu revolusi (baca: reformasi) selalu lebih baik ketimbang apa yang berlangsung pada situasi peralihan, dan pengalaman menunjukkan bahwa momen yang paling berbahaya bagi suatu pemerintahan yang buruk adalah pada tahap-tahap awal reformasi digulirkan.”

    Pada momen-momen yang kritis seperti ini, demokrasi yang berkembang justru melahirkan keputusasaan rakyat akibat kemarau kepahlawan di tampuk kuasa. Pemimpin al-amien, penjaga amanah penderitaan rakyat, tak kunjung hadir. Berlalunya rezim tiranik tak menghapus jejak-jejak kejahatannya. “Kejatahan terbesar dari suatu tiran,” ujar Abdul-Karim Soroush, “tidaklah terletak pada seberapa banyak korban yang jatuh dan kekayaan yang ia rampok. Melainkan pada cara-cara jahat dan kebiasaan korup yang ia wariskan.”

    Tradisi korupsi bahkan lebih dipekuat pada era transisi. Studi Weyland (1998) di sejumlah negara Amerika Latin menunjukkan bahwa korupsi cenderung meningkat secara tajam justru ketika sejumlah negara beralih ke sistem demokrasi. Ada beberapa alasan untuk itu.

    Pertama, di bawah sistem demokrasi, terjadi penyebaran pusat-pusat kekuasaan. Akibatnya, terdapat lebih banyak penentu keputusan ketimbang di bawah rezim otoritarian, yang melipatgandakan sentra penyuapan.

    Kedua, demokratisasi politik kerapkali merangsang kebijakan neoliberal dalam perekonomian, ditandai oleh privatisasi perusahaan-perusahaan negara yang membuka peluang bagi praktek-praktek penyuapan.

    Ketiga, pentingnya dukungan pemilih dalam kontes demokrasi membuat ongkos kampanye politik begitu mahal, yang mendorong transaksi-transaksi gelap antara politisi dan pemilik modal.

    Tibalah kita pada fase sejarah yang murung. Di negeri ini, korupsi dan kebohongan bukan saja telah menjelma menjadi kategori moral tersendiri, melainkan menjadi pilar utama negara. Yang lebih merisaukan lagi, seperti kata Adolf Hitler dalam Mein Kampt (1925), “Sebuah massa besar dari sebuah negara akan lebih mudah jatuh sebagai korban manipulasi citra para pembohong besar ketimbang pembohong kecil.”

    Kini para pembohong ulung itu sedang beradu siasat menyembunyikan perbuatan korupsinya. “Korupsi setiap pemerintahan,” kata Montesquieu, “selalu dimulai dengan korupsi terhadap prinsip dan aturan permainan.” Kelemahan prosedur, pengawasan, dan celah hukum dipakai untuk memobilisasi dana gelap, lantas dengan cara serupa mereka mencoba bersembunyi dan meloloskan diri dari jerat hukum.

    Kuncup kebebasan demokrasi sedang dipertaruhkan. Sebab, di antara gugus para pemimpin yang korup dan bohong, kebebasan tak bisa betahan lama. Kejujuran dan tanggung jawab merupakan kunci penyelamatan. Di sinilah signifikansi pengakuan Amien Rais tentang penerimaan dana dari DKP.

    Ia hanyalah seorang dari gerombolan yang tersangkut di dalamnya. Ia pun tak menggunakan uang itu untuk memperkaya dirinya sendiri. Tetapi toh dia mengakui kekhilafannya dan bersedia memenuhi tuntutan hukum. Kejujuran dan keberaniannya mengingatkan kembali perannya dalam gerakan reformasi.

    Seorang cendekiawan muslim dengan integritas intelektual yang kuat menampilkan diri sebagai anak jalang (crank) yang menyimpang dari arus utama. Seakan memenuhi gambaran Heywood Broun bahwa setiap emansipator mulai memasuki arena perjuangan sebagai seorang fanatik, Amien Rais dengan asketisme keagamaannya memperjuangkan kompatibilitas prinsip-prinsip keagamaan dengan prinsip-prinsip negara hukum.

    Kali ini ia mengguncangkan publik dengan keterusterangannya untuk sesuatu yang dicoba ditutupi dengan berbagai cara oleh pihak-pihak lain. Ia pun tak lupa menyeru aktor-aktor terkait lainnya untuk melakukan pengakuan yang sama demi keberkatan dan keselamatan negeri. Siapa yang memimpin perjuangan reformasi, menghayati kandungan moral dan misi sejarah yang diembannya, tak mungkin rela jika hasil perjuangannya hanyalah bahan ejekan ketika moral reformasi dibunuh oleh perilaku penyerunya sendiri. Dan untuk itu, ia siap menjadi martir.

    Kisah reformasi masih belum jelas ujungnya. Hanya sejarah yang bisa tentukan nilainya. Namun ada yang telah tuntas, tak bisa dimungkiri: Amien Rais telah berjasa memulainya dan sebisa mungkin terus mengawalnya.

    Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya. Amien Rais bukanlah seorang superman yang terbebas dari kesalahan dan kekurangan. Tetapi jasa-jasanya kepada bangsa terlalu besar untuk dilupakan dan ditenggelamkan oleh umpatan dan cemoohan.

    Yudi Latif
    Doktor Sosiologi Politik, Direktur Eksekutif Reform Institute

  10. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengimbau insan pers di Indonesia agar menggunakan kebebaan pers dan ruang demokrasi dengan bertanggungjawab, sehingga rakyat mendapat manfaat yang baik dari pemberitaan media massa.

    “Saya imbau agar pemimpin media massa menggunakan kebebasan pers sebaik-naiknya sehingga rakyat berterima kasih terhadap media massa, dan jadilah pilar kehidupan demokrasi,” ujar Presiden dalam acara “Parade Puisi Kebangsaan Meniti Jejak Republik” di Jakarta, Kamis malam (14/16).

    Presiden yang hadir dalam rangka peringatan hari ulang tahun harian Jurnal Nasional yang pertama ini mengatakan media massa mempunyai peranan penting dalam kehidupan bangsa dan pembangunan bangsa menuju adil, demokratis, damai, dan sejahtera.

    “Oleh karena itu kita semua berharap kepada media massa agar betul-betul mengekspresikan kebebasan pers disertai dengan akhlak yang baik dan bertanggungjawab,” ujarnya yang pada acara itu juga membacakan sebuah puisi.

    Yudhoyono yang hadir bersama Ibu Ani Yudhoyono dalam kesempatan itu membacakan puisi berjudul “Harmoni tentang Kebebasan dan Kedamaian”. Puisinya ini mengundang decak kagum penonton karena dibacakan tanpa teks dan merupakan improvisasinya di atas panggung.

    “Ini spontan saja, mengekspresikan hati saya mengenai harmoni tentang kebebasan dan kedamaian,” ujarnya.

    Dalam pidato yang dilanjutkan dengan membaca puisi itu Yudhoyono sebenarnya membawa sebuah buku kumpulan puisinya berjudul “Taman Kehidupan” yang dirilis pada 2004, namun akhirnya ia memilih membaca puisi dengan improvisasi.

    “Puisi-puisi dalam buku ini merupakan ekspresi saya yang kadang sedih, senang, berbicara pada alam, dan berbicara pada masyarakat,” demikian Yudhoyono.

  11. Gaji Ke-13 PNS Cair Bulan Juni
    Wahyu Daniel – detikfinance

    Jakarta – Pemerintah akan mulai membagikan gaji ke-13 bagi pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI/Polri dan pejabat negara pada bulan Juni ini.

    Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla juga tak lupa kecipratan gaji ketiga belas ini.

    Demikian peraturan yang dikeluarkan secara resmi oleh situs Dirjen Perbendaharaan Depkeu, Jumat (15/6/2007).

    Berdasarkan Perdirjen No 33/PB/2007 Tentang Gaji Ke-13 yang diteken Dirjen Perbendaharaan Depkeu Herry Purnomo pada 13 Juni 2007, penerima gaji ke-13 dalam peraturan ini adalah PNS, anggota TNI/Polri, Presiden dan Wapres, Ketua dan Wakil ketua MPR, Ketua dan Anggota DPR, Ketua dan Wakil Ketua MK dan hakim konstitusi, Ketua dan hakim agung di lingkup MA, hakim pada badan peradilan umum, peradilan tata usaha, agama, militer, dan hakim yustisial.

    Gaji ke-13 juga diberikan kepada Ketua dan Wakil Ketua Hakim Pengadilan Pajak, Ketua, Wakil Ketua dan anggota BPK, Ketua dan Wakil ketua KPK, Komisi Yudisial, Menteri dan jabatan setingkat menteri, perwakilan Republik Indonesia yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakilnya.

    Pensiunan PNS, pejabat negara, penerima pensiun janda/duda/anak, penerima pensiun orang tua dari PNS yang tewas juga mendapat gaji ke-13.

    Penerima gaji lainnya adalah para veteran, anggota Komite Nasional Indonesia Pusat, penerima tunjangan penghargaan perintis kemerdekaan atau pergerakan kebangsaan, penerima tunjangan bekas tentara KNIL, tunjangan anak yatim piatu dari anggota TNI/Polri, penerima tunjangan anggota TNI/Polri bagi yang diberhentikan dengan hormat yang masa dinas keprajuritannya anatara 5 tahun sampai dengan kurang 15 tahun.

  12. sengaja disusah-susahin, biar banyak yang mundur, lalu cadangan yang “mungkin” titipan bisa dimasukkan. So bisa nanti bisa mengelak dari tuduhan manipulasi penerimaan pns

  13. Jangan su’udzon dulu. Saya kira Papabonbon akan tetap melengkapi berkas-berkas yang diperlukan. Papabonbon ini adalah bibit unggul dari Lembah Tidar.

  14. Judul posting yang “agak aneh” menurut saya. Rasa malas Anda itu adalah bagian dari rasionalitas Anda. Lebih tepatnya Anda membandingkan utilitas di sini. Tentu saja, menurut Anda, utilitas untuk tidak melengkapi persyaratan melebihi utilitas untuk melengkapinya. Nah, komposisi preferensi Anda yang seperti inilah yang membawa akibat bagi Anda untuk tidak menyandang predikat PNS.

    Akan tetapi jika Anda mampu menyusun preferensi Anda di masa depan berdasarkan pengetahuan Anda di masa kini kemudian membandingkan di antara keduanya, mungkin ini membawa Anda untuk bisa menetapkan batas yang mana keputusan Anda akan tergantung dari kondisi utilitas Anda: melewatinyakah atau malah berada di bawahnya.

    Ah, sekedar numpang lewat saja setelah dibingungkan oleh sunspot-nya Azariadis…

  15. halo Arsoni. walah, ketemu teman lama di sini. di kasih tahu teddy yah ?. Judulnya memang agak blur. Sengaja dipilih karena terkesan nyeni 😀 Btw, gimana S3nya di belanda. wah, sejak di belgia, langsung lanjut lagi di belanda, kayaknya malah ndak sempat mengenyam bangku PNS nya yah.

    Tentang judul tadi, memang “rasa malas” atau utilitas itu bagian dari keseluruhan rasionalitas, ketika akhirnya tidak jadi memasuki gerbang PNS.

    well, Arsoni sepertinya juga mengalami dilemma yg sama, ketika diterima di LIPI dan Depkeu sekaligus. dan ketika baru cpns, langsung tembus beasiswa di Belgia dulu hari itu.

    Menarik untuk menjadi pertanyaan,
    1. ketika kembali ke Indonesia, akan stay di jalur PNS sambil mroyek, atau
    2. langsung aja desersi. masuk universitas, atau lembaga riset saja [jalur swasta]? atau mungkin
    3. malah memilih tidak kembali dulu ke indoensia ? masuk jalur post doc atau kerja di NGO seperti lembaga lembaga di PBB atau bank dunia ?

  16. Hai…Bung Arsoni Buana sang ekonom kita. Kalau anda baca A.K. Sen, rasionalitas seperti yang anda gambarkan di atas sudah dibantah oleh Sen dalam suatu karya seminalnya “Rational Pool” (Philosophy and Public Affairs, Summer 1977). Keputusan yang diambil Papabonbon bisa jadi dipandang “irrational” oleh para ekonom neo-classic, tapi kata Sen it’s not necessarily irrational.

  17. Bukan, saya sama sekali tidak mengatakan bahwa pilihan yang diambil oleh Papabonbon adalah “irrational”. Sama sekali jauh dari itu, Saudara Sugeng. Saya hanya membidik judul posting ini yang sepertinya tidak proper dalam standard “hukum optimalitas”.
    Menurut saya, menanggapi Saudara Sugeng, akan lebih sempurna kalau kita meminjam ide Herbert Simon dengan “bounded rationality”-nya daripada Amartya Sen. Di sini, perilaku Papabonbon, bisa dikatakan sebagai salah satu contoh sintesa si Simon itu: karena tidak semua informasi tentang manfaat dan kerugian antara menjadi PNS dan tidak, di masa datang ataupun sekarang, tidak sepenuhnya dimiliki Papabonbon, maka Papabonbon berperilaku sesuai dengan apa yang diketahuinya saja, sesuai kendala yang mampu dia gambarkan saat itu saja. “Agents are not optimal” kata Simon.
    Sedikit ralat untuk Papabonbon, senior dan sahabat saya, saya sekarang tidak sedang mengambil S3 di Belanda. Yang betul, saya sedang menempuh studi S2 saya yang kedua di salah satu grande ecole di Paris. Karena saya merasa masih bodoh dan game theory sangat menarik minat saya, maka saya putuskan untuk ambil S2 lagi saja, bukan langsung ke jenjang S3.
    Mengenai menjadi PNS atau bukan, saya melihat status itu adalah “entry point” untuk menjalani profesi yang lain. Di depan pewawancara waktu tes penerimaan PNS dulu saya berjanji mau untuk ditempatkan di mana saja dan tidak akan keluar dari PNS sampai kapanpun. Tapi, waktu saya tambahkan bahwa saya akan memegang semua janji itu asal saya selalu diberi kesempatan untuk sekolah dan sekolah lagi sampai usia saya menginjak 40 tahun nanti. Hal itu tidak malah membikin saya didepak dari proses seleksi, buktinya saya malah diterima jadi PNS.
    Tahun kemarin, sepulang dari S2 saya yang pertama, begitu saya kabarkan bahwa saya dapat sekolah lagi di Perancis, atasan saya langsung bilang OK dan mau tandatangan surat tugas belajar saya.
    Nah, setelah semua studi ini selesai saya bisa jadi apa saja yang saya ingingkan: PNS, peneliti, kolumnis, pengamat, dosen, dan bahkan komisaris (meskipun profesi yang terakhir ini sudah akan di-revisi oleh Mba Sri Mulyani). Ini yang saya sebut sebagai “entry point” itu. Meskipun saya sangat menolak penggunaan utilitarianisme dalam ilmu-ilmu sosial, saya bisa katakan bahwa komposisi preferensi saya mengatakan bahwa menjadi PNS masih lebih menguntungkan.

  18. Perbedaan karakteristik PNS yg dimasuki itulah yg menjadi pertimbangan. Untuk bersekolah ria, lingkungan BI, Depkeu, Dosen, LIPI lebih menjanjikan ruang gerak dibandingkan BPK. Beberapa lingkungan universitas yg senioritasnya tebal juga justru sulit memberi ruang gerak untuk sekolah.

    iklim BPK juga sangat bergantung pada preferensi boss. Ada yg atasan memudahkan untuk sekolah, namun banyak juga yang mengikat anak buah dgn berbagai alasan. Takut tersaingi, senioritas, dianggap tidak pantas, diminta pengabdiannya untuk 4 tahun pertama dilarang sekolah karena membangun BPK yg sedang dibuat di seluruh ibu kota propinsi, dan seterusnya.

    Karena pertimbangan diatas, maka memilih untuk gerilya cari sekolah dari luaran dulu, sementara ini.

  19. Mbak Nur masuk BPK
    Agus masuk BPK – cabut dari AJBS
    Siri masuk Pajak
    Khonik masuk BPK
    Ririn ama Tina masuk BPK
    Luki masuk Niaga Syariah
    Zuaim masuk BNI Syariah
    Ade masuk BCA
    Aang dosen poltek
    Ghofar jadi sekjur akuntansi
    Ira tidak jelas kabarnya

  20. Mbak Nur yang mana ya?
    And masih pantau Ira? Rajin amat. What about NOLI dkk mantan KADIKSUH yang ada di seputaran Jabotadebek?

  21. kalau dikontak kagak ngerespon sih yg di jakarta. pada sibuk kali yah. paling yg masih suka kontak mas bambang, mas rudi, mas roni.

    bagaimana dgn Hamdan family … is everything okay ? masih keep contact gak wakakakakka …..

  22. Busyet tuh banyak bener surat-suratnya,,,

    Ngomongin birokrasi sih ngeselin abis,,, masa kemaren saya mau bayar STNK motor aja syaratnya seabrek, trus harus nungguin 2 jam lagi…!!!!

    Saya juga gak mau ah jadi PNS,,,,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s