Lex Specialis derogat Lex Generalis

Dari komen mbak Kucing Kembar di blog mbak dewi.  Kebetulan mbak Dewi protes, dengan kondisi di Aceh, dimana wanita berjilbab pun masih kena tangkapan polisi wilayatul hisbah hanya karena mereka memakai celana jeans.

Mbak Dewi, numpang dua fotonya saya relay di sini yah …

Mbak Kucing numpang komentar: kebetulan saya pernah ngobrol dengan salah satu ulama muda di Aceh tahun lalu. Yang perlu diketahui, ulama di Aceh tidaklah monolitik. Banyak yang tidak setuju soal skema wilayatul hisbah dan tindak-tanduk para polisinya. Tapi ada rasa sungkan untuk “menolak” implementasi syariah serta mengambil posisi konfrontasi setelah “pertempuran” bertahun-tahun. (Apalagi, menurut ulama ini, ulama-ulama senior di Aceh kebanyakan sufi yang enggan “turun” ke dunia politik). Ada “disconnect” antara rakyat Aceh yang menurut ulama muda ini sebagian besar adalah pengikut mazhab Syafii dengan “manhaj” wilayatul hisbah yang polanya ditiru dari Saudi (Wahhabi). Yang lebih serem lagi, yang menentukan pasal-pasal dari aturan wilayatul hisbah itu (kata ulama ini) BUKANLAH ulama dengan pengetahuan fiqh yang mumpuni. Tapi DPRD.

Bagaimana bisa aturan syariah diputuskan oleh DPRD?
Ya bisa, kalau di Aceh.

Saya jadi prihatin sekali mendengar cerita ini. Pelajaran yang saya petik adalah: ada “cleavage” alias retakan antara Islam sebagai nilai hidup dan Islam sebagai komoditas politik di Aceh. Juga, perlu sangat kritis menyikapi heterogenitas para ulama di Aceh.

Komen papabonbon, untuk memancing suasana yang lebih keruh:  :)

Kan ulama aceh juga politisi, misalnya dari pks gelarnya saja Lc. :) lagipula kalau konsepnya resionalisasi syariat, yah memang dprd yg memutuskan. :D

Ini kan memang masalah aceh, kok bisa bisanya ada negara dalam negara. Pun kalau status daerah istimewa memang ada, emang secara hukum kan lex specialis derogat lex generalis.

Jadi posisi perda di NAD itu dianggap sebagai hukum khusus yg sifatnya mengatur secara lebih khusus bagi rakyat aceh.  dengan demikian posisi UU jadi terlangkahi.

Pertanyaannya, emangnya bisa perda yg secara kedudukannya lebih rendah dibanding UU malah memiliki posisi lex specialis ?.  Harusnya sih secara konsep kagak bisa, tapi itulah yg terjadi di aceh.

Sama kayak hukum adat, gak mungkin hukum adat diposisikan jadi UU. tapi toh, secara konsep, seharusnya hukum adat mendapat tempat dalam juridis Indonesia.

Obrolan politiknya sih bisa disandarkan pada pendapatnya An Nuim.

Question: What does sharia mean and where does it actually lie in the Islamic legal system?

Answer: Sharia is the normative system of Islam, which is based on the Koran and Sunnah (the Prophet Muhammad’s traditions). But it must be the product of human interpretation, human reason and human experience. So when we say that sharia is divine it is misleading. 

Since sharia is the product of human interpretation, any understanding of it is not divine, not eternal and not binding. It’s Muslims who must understand sharia for themselves in their own context. Your cannot import any (sharia) interpretation from the Middle East, or from historical experience. The history is interesting to understand as comparative study, but it’s not binding.

That’s why the subtitle of the book is Negotiating the Future of Sharia. It means that the future of sharia in every society is the product of negotiation. It is not given — no choice, no interpretation and no contextualization.

Kalau ilustrasi imajinernya, coba baca Bumi Manusia nya Pramoedya Ananta Toer, di sana doi membenturkan pernikahan secara islam antara Minke dengan Annelies vs Hukum bagi orang Eropa yang tidak mengakui pernikahan mereka, apalagi Annelies masih di bawah umur.

About these ads

11 thoughts on “Lex Specialis derogat Lex Generalis

  1. browsing dikit di wiki ketemu bahan menarik. http://en.wikipedia.org/wiki/Lex_specialis

    ketika ada konflik di antara dua sumber hukum, maka pendekatannya:

    di inggris perlakuannya, hukum umum dulu yang diturut baru hukum khusus. berbeda dengan di negara federasi seperti amerika, kanada dan australia, di sana hukum federal yang lebih dahulu menjadi acuan, baru naik ke hukum negara secara umum.

    bagaimana dengan di Indonesia ? kita bukan negara feral, tapi paktekknya malah melebihi sistem negara bagian … :D

  2. Pake jins ditangkep juga ya… Setelah saya fikir-fikir, apa yang dilakukan polisi syariat ada benarnya juga… asal di undang2 syariatnya menyebutkan hal itu.

    eftianto.wordpress.com

  3. ah, papabonbon bsa aja bikin papakopdang gatel bikin komentar.

    bukankah selain lex spesialis derogat lex generalis, masih ada azas lainnya seperti: lex superior derogat lex inferior. UU dianggap superior dibanding perda atau lainnya yang inferior.

    jadi masalah aceh bukan semata-mata hukum saja Papa, melainkan urusan pulitik.

    permen agar aceh gak banyak ngoceh, dibuatlah hukum syariah..lha, mau gimana lagi daripada bom-bam-bim-bum, gam dan masalah lainnya gak kunjung usai.

  4. setahuku lex spesialis derogat lex generalis berlaku di indonesia, misalnya untuk UU Pers (lex spesialis) yang diutamakan daripada KUHP (generalis) ketika menghadapi tuntutan terhadap jurnalis yg melakukan profesinya.
    rame nih pas pengadilannya pemred tempo bambang harimurti, hmm bahkan pas diajukan beberapa guru besar hukum pun ternyata penafsirannya bisa beda-beda (bertolak belakang malah) :(

  5. Waduh, saya harus komentar ya?
    Ok Dah.
    Saya tidak akan komentar tentang kasus Qanun di NAD, karena jujur aja, pengetahuan saya tentang hukum agak lemah. Saya cuman, pengen sharing pengalaman yang ada kaitannya dengan asas-asas penerapan Hukum Tata Negara. Salah satu asas
    yang sering saya dengar adalah asas lex specialis derogat lex generalis.
    Penerapan asas hukum dimaksud seringkali dipergunakan sebagai senjata pamungkas sekaligus jalan pintas para pengambil kebijakan untuk mengatur hal-hal yang menjadi preferensi dan kepentingannya. Oleh karena itu, saya ingin bertanya, syarat-syarat apakah yang harus dipenuhi bagi sebuah ketentuan untuk menggunakan asas dimaksud. Tegasnya apa kriteria penggunaan asas lex specialis derogat lex generalis.
    Saya mempertanyakan hal ini, karena seringkali saya berbenturan dengan lawan interaksi ketika diperhadapkan dengan argumen asas dimaksud.
    Kebetulan pada suatu ketika saya terlibat dalam diskusi substansi kebijakan yang mengatur tentang pelayanan perijinan yang sudah diterbitkan payung hukumnya dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah. Akan tetapi pada saat yang bersamaan, saya mempertanyakan tentang potensi konflik dari sudut hukum, karena sebelum Peraturan Kepala Daerah Terbit sudah ada Peraturan Daerah yang mengatur hal yang sama. Apakah bisa dikatakan bahwa asas Lex specialis derogat lex generalis berlaku pada Peraturan Kepala Daerah untuk mengalahkan Peraturan Daerah?
    Terima kasih atas kesediaannya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s